Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menggelar Rapat Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kamis (20/11/2025), bertempat di Balai Pertemuan Garuda.
Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja, Bahjatul Mardhiah, dan dihadiri oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kalsel, Dinas Kesehatan Kabupaten HST, Bagian Pemerintahan Setdakab HST, serta Bagian Hukum Setdakab HST.
Dua rancangan yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis (TB) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2025–2029.
Pada kesempatan tersebut, Mualim, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten HST, memaparkan latar belakang penyusunan rancangan terkait penanggulangan tuberkulosis. Ia menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dan masyarakat dalam upaya menekan kasus TB di daerah.
Para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kalsel kemudian memberikan sejumlah masukan teknis, mulai dari penulisan judul, konsiderans, batang tubuh, hingga bagian penutup. Tim menyarankan penyesuaian substansi terkait pembentukan tim percepatan serta penguatan peran pemerintah desa dalam mendukung penanggulangan tuberkulosis.
Sementara itu, pada pembahasan Ranperbup tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), masukan difokuskan pada penyelarasan substansi agar lebih tepat menjadi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2025–2029 sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat berjalan dengan lancar dan ditutup kembali oleh pimpinan rapat. Seluruh tanggapan dan catatan harmonisasi akan dituangkan dalam analisis konsepsi untuk menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan penyusunan regulasi daerah dapat semakin berkualitas, terarah, dan sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan. (Humas Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Luthfi, ed: Eko)
