Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pembinaan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025, dengan melibatkan pengelola JDIH dari berbagai instansi daerah. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem.
Dalam sambutannya, Alex menegaskan pentingnya JDIH sebagai instrumen keterbukaan informasi publik di bidang hukum.
“Informasi hukum yang cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses adalah suatu keharusan. JDIH hadir bukan hanya sebagai wadah dokumentasi, tetapi juga sebagai jaringan pengetahuan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Alex menjelaskan bahwa keberadaan JDIH telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN dan regulasi turunannya. Lebih dari itu, JDIH berfungsi menjamin kepastian hukum, menjadi sarana edukasi hukum, mendukung perumusan kebijakan berbasis data, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah, Kanwil Kemenkum Kalsel memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan pengelolaan JDIH di lingkup pemerintah daerah maupun instansi vertikal.
“Kami mendorong sinergi, asistensi, serta monitoring agar pengelolaan JDIH di Kalimantan Selatan sesuai standar nasional dan menjadi pusat rujukan hukum bagi instansi daerah,” tambahnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pusat JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum yang membawakan materi strategis, antara lain evaluasi anggota JDIHN di Kalimantan Selatan, standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, strategi pengelolaan JDIH berbasis teknologi informasi, integrasi JDIHN melalui API, standar metadata, hingga aspek penilaian kinerja JDIH yang mencakup 29 indikator pengelolaan. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait penguatan literasi hukum, pemanfaatan pojok JDIH di desa, serta inovasi pengelolaan aplikasi berbasis mobile.
Alex juga menekankan agar seluruh anggota JDIH di Kalimantan Selatan segera terhubung dengan portal nasional JDIHN sehingga masyarakat memperoleh informasi hukum yang lengkap, valid, mutakhir, dan terstandar. Ia mendorong agar pengelola terus berinovasi menghadirkan JDIH dalam bentuk aplikasi digital yang user friendly dan mampu terintegrasi dengan big data hukum.
“Keberhasilan JDIH tidak hanya diukur dari ada tidaknya portal hukum, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Mari jadikan JDIH sebagai etalase hukum daerah yang membanggakan, dengan pengelolaan yang inovatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” tegas Alex.
Melalui Bimtek ini, Alex berharap kapasitas pengelola JDIH semakin meningkat dan mampu menghadirkan layanan hukum yang berkualitas. “Saya yakin, dengan kerja sama solid antara Kanwil Kemenkum, pemerintah daerah, dan instansi terkait, JDIH Kalimantan Selatan dapat menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia, bahkan menjadi model pengelolaan informasi hukum digital yang patut dicontoh,” pungkasnya. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)
