Banjarbaru, Humas_Info — Rapat Koordinasi Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2025 menghadirkan materi pertama yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. Gt. Yanuar Noor Rifai, M.Si. Materi ini dipandu oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, selaku moderator, yang membuka diskusi dengan penekanan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Hukum dalam mempercepat pendaftaran merek kolektif.
Dalam paparannya, Gusti Yanuar Noor Rifai menggarisbawahi bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan pilar ekonomi masyarakat yang menghasilkan produk berbasis potensi lokal, baik dari aspek budaya, geografis, maupun proses produksi tradisional. Namun menurutnya, banyak produk tersebut belum memiliki perlindungan hukum yang memadai sehingga rentan terhadap peniruan dan sulit bersaing di pasar yang lebih luas. Karena itu, pendaftaran merek kolektif dinilai menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan usaha koperasi.
Narasumber juga menekankan bahwa peran Pemerintah Daerah sangat vital dalam proses pendaftaran merek kolektif, mulai dari tahap penyuluhan, identifikasi potensi koperasi, fasilitasi administrasi, hingga pemberdayaan dan pengawasan kualitas produk koperasi. Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kalsel telah mengarahkan berbagai kebijakan untuk mempercepat perlindungan Kekayaan Intelektual, salah satunya melalui mekanisme surat rekomendasi dari dinas terkait agar proses pendaftaran HKI berjalan lebih mudah dan terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Yanuar Noor Rifai memaparkan dukungan konkret Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas koperasi melalui berbagai pelatihan seperti digitalisasi koperasi, manajemen tata kelola modern, akuntansi koperasi, hingga pelatihan perkoperasian syariah. Selain itu, ia menjelaskan pembangunan “Rumah Kemasan” sebagai klinik UMKM yang membantu pelaku usaha memperbaiki kualitas kemasan serta mendapatkan fasilitas bantuan hukum, permodalan, perizinan, halal, NIB, dan HKI.
Materi yang disampaikan juga menyinggung Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya nasional menuju Indonesia Emas 2045. Yanuar mengaitkan pentingnya merek kolektif dengan peluang besar koperasi dalam ekosistem bisnis baru, termasuk kebutuhan bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa program MBG membutuhkan pasokan harian mencapai puluhan ton makanan di Kalsel sehingga koperasi memiliki peran strategis dalam rantai pasok tersebut.
Pada bagian akhir pemaparan, narasumber menekankan bahwa tantangan terbesar koperasi saat ini adalah rendahnya kesadaran tentang perlindungan HKI dan keterbatasan SDM pengelola. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah mengintegrasikan pendaftaran merek kolektif dalam indikator kinerja pembangunan koperasi serta mengalokasikan anggaran khusus untuk program branding dan HKI. Ia juga menyarankan digitalisasi layanan informasi agar koperasi lebih mudah mengakses panduan pendaftaran merek.
Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi yang berlangsung interaktif, dengan peserta memberikan perhatian tinggi terhadap peluang merek kolektif dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Melalui pemaparan ini, Rakor Merek Kolektif diharapkan menjadi titik awal penguatan identitas lokal, peningkatan daya saing koperasi, serta percepatan pendaftaran merek kolektif di Kalimantan Selatan. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdi ed : Eko)
