Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan se-Kalimantan Selatan yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan melalui Zoom Meeting, Rabu (19/11/2025). Pemanfaatan teknologi informasi menjadi fokus penting dalam kegiatan ini, terutama melalui penggunaan aplikasi e-Perancang sebagai instrumen penyusunan kebutuhan formasi secara digital.
Kegiatan dibuka oleh Bahjatul Mardhiah, selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan turut dihadiri Kasubdit Bina Perancang Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP, Siti Masitah, beserta jajaran. Peserta kegiatan meliputi perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, serta Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
Pemanfaatan teknologi informasi menjadinsalah satu perhatian utama. Siti Masitah memaparkan bagaimana aplikasi e-Perancang digunakan untuk menghitung kebutuhan formasi jabatan secara lebih akurat, terstruktur, dan terdokumentasi. Sistem ini memungkinkan setiap instansi pemerintah melakukan penyusunan kebutuhan jabatan, mengajukan usulan formasi, hingga proses penetapan secara elektronik, sehingga mengurangi potensi kesalahan manual dan mempercepat alur birokrasi.
Peserta kemudian mengikuti uji coba pengisian formasi secara langsung di aplikasi e-Perancang. Melalui simulasi ini, para perancang dan pejabat hukum daerah mendapatkan pengalaman praktis dalam memanfaatkan platform digital untuk penyusunan kebutuhan formasi, sekaligus memahami fitur-fitur yang mendukung efisiensi dan konsistensi data.
Ketua Tim Kerja Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang di Daerah, Eryck Yulianto, menegaskan bahwa pemanfaatan TI menjadi kunci dalam meningkatkan tata kelola jabatan fungsional perancang.
“Penguatan kompetensi harus dibarengi dengan kemampuan memanfaatkan sistem elektronik. Aplikasi e-Perancang membantu memastikan pengusulan formasi didasarkan pada data yang terstandar, transparan, dan mudah ditelusuri,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pembinaan dan pendampingan akan terus dilakukan untuk memastikan kelancaran penggunaan aplikasi di seluruh daerah.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan sekaligus mendukung optimalisasi kebutuhan formasi jabatan fungsional melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif dan terintegrasi. (Humas Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Luthfi, ed: Eko)
