Jakarta, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk memperkuat pencapaian target kinerja di tahun 2025. Sebagai langkah konkret, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton E. Wardhana, melaksanakan koordinasi langsung ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 15 Mei 2025 siang tersebut menjadi forum penting dalam membahas sejumlah strategi percepatan, sinkronisasi program, serta solusi terhadap berbagai tantangan implementasi program BPHN di Kalimantan Selatan.
Soroti Penguatan Dasar Hukum dan Optimalisasi SDM
Dalam diskusi, Kepala Kanwil menyampaikan urgensi penguatan regulasi terkait Kelompok Kadarkum, Desa/Kelurahan Binaan, dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selama ini, pelaksanaan program tersebut hanya mengacu pada Surat Edaran Kepala BPHN dan pedoman teknis.
“Kami mendorong agar program ini memiliki dasar hukum yang lebih kuat, seperti dalam bentuk Permenkum atau kolaborasi dengan Permendes,” ujar Nuryanti.
Selain itu, Kanwil Kalsel mengusulkan penambahan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) seperti Penyuluh Hukum dan Pustakawan melalui mekanisme CPNS atau perpindahan jabatan, mengingat kebutuhan mendesak di daerah.
Rencana Strategis Penguatan Program Penyuluhan dan Bantuan Hukum
Dalam koordinasi ini juga dibahas perlunya perencanaan yang lebih matang untuk program Penyuluhan Hukum Serentak, yang selama ini bersifat insidentil. Penyesuaian jadwal dan kesiapan anggaran menjadi kunci agar pelaksanaan ke depan berjalan efektif.
Terkait pelaksanaan layanan bantuan hukum, BPHN menegaskan bahwa penggunaan anggaran sudah dapat dilakukan sesuai kontrak dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), meskipun tidak mencakup usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Dalam hal ini, Kanwil tetap dapat melakukan pengawasan dengan maksimal meski anggaran terbatas.
Hal menarik lainnya ialah usulan untuk memperkuat pengawasan kualitas layanan bantuan hukum melalui link kuesioner, serta zonasi OBH yang dituangkan dalam SK Kepala Kantor Wilayah.
Peran Kepala Desa dan Lurah Butuh Dukungan Pusat
Masih minimnya keterlibatan Kepala Desa dan Lurah dalam mendukung program seperti Peacemaker Justice Award (PJA), Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak), dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) juga menjadi perhatian. Untuk itu, Kanwil mendorong adanya inisiasi MoU lintas kementerian atau surat edaran Menteri Hukum kepada para gubernur agar dapat memaksimalkan keterlibatan pemerintah daerah.
Sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan juga dinilai kurang optimal dalam pelaksanaan program hukum karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, Kanwil akan mengintensifkan sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk memperkuat pendampingan di tingkat desa.
Penutup: Perluas Peran Penyuluh, Perkuat Arah Kebijakan
Di akhir sesi, disampaikan pula perlunya Surat Keputusan Kakanwil untuk mengatur dan memaksimalkan peran JFT Penyuluh Hukum agar lebih fokus pada tugas dan fungsinya, terutama dalam mendukung pelaksanaan program hukum di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini berlangsung lancar dan menjadi momen penting bagi Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus memperkuat kolaborasi dengan BPHN dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci sukses dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan terlindungi secara menyeluruh,” pungkas Nuryanti. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor : Divisi PPPH, ed: Eko)
