Banjarmasin, Hukum_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) terus berupaya memastikan kebijakan hukum daerah sejalan dengan kepentingan masyarakat dan program nasional. Dalam rangka itu, Kanwil Kemenkum Kalsel menggelar rapat penting di Ruang Rapat Divisi Administrasi, membahas pemilihan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dianalisis dan dievaluasi sepanjang tahun 2025.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi, Sri Yunita, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta tenaga ahli, termasuk analis hukum muda dan pertama, penyuluh hukum, serta staf humas. Diskusi ini bertujuan untuk mengkaji Perda mana saja yang perlu dianalisis lebih lanjut guna mendukung efektivitas regulasi di tingkat daerah.
Dalam pemaparannya, Sri Yunita menjelaskan bahwa hingga saat ini, 13 Perda telah diinventarisasi dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Perda-perda tersebut telah diajukan oleh pemerintah daerah dan akan ditelaah lebih lanjut untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas dalam analisis dan evaluasi tahun ini.
"Kami telah menerima sejumlah Perda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Setelah melakukan kajian awal, kami mengidentifikasi beberapa yang paling relevan untuk ditelaah lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan tema nasional yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia merinci bahwa tema yang menjadi fokus utama analisis tahun ini mencakup Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Hilirisasi Komoditas, Makanan Bergizi Gratis, dan Pengelolaan Lahan. Sejumlah Perda yang dianggap selaras dengan tema tersebut telah dipilih untuk dianalisis lebih dalam.
Beberapa Perda yang menjadi perhatian dalam tahap analisis ini di antaranya adalah Perda Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, yang dinilai memiliki dampak besar dalam menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan. Selain itu, dari Kabupaten Tabalong, terdapat lima Perda yang akan ditelaah, termasuk Perda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, serta Perlindungan Perempuan dan Anak.
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perhatian tertuju pada Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang juga menjadi fokus di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan. Regulasi mengenai perlindungan lahan pertanian ini dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Selatan, sejalan dengan kebijakan nasional dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dan pembangunan daerah.
Menurut Mariana Rahmi, salah satu Analis Hukum Pertama di Kanwil Kemenkum Kalsel, seluruh hasil inventarisasi ini telah dituangkan dalam laporan persiapan B02-B03 yang telah disampaikan kepada BPHN. Tahapan selanjutnya adalah analisis dan evaluasi mendalam, yang akan dilakukan pada periode B04 hingga B09 tahun 2025.
"Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan di daerah benar-benar efektif dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Kami berharap analisis ini dapat membantu memperbaiki aturan yang ada, sehingga dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat Kalimantan Selatan," ujarnya.
Dengan adanya proses ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap regulasi yang diterapkan di tingkat daerah dapat lebih adaptif dan selaras dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. (Humas Kemenkum Kalsel, ed: Eko)
