Banjar, BSK_Info – Tim Kerja Rekomendasi Strategi Kebijakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan konsultasi Program Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar pada 23–24 Februari 2026.
Kegiatan yang berlangsung di kantor BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Banjar tersebut difokuskan pada diskusi pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP), sekaligus pembelajaran penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagai standar layanan yang terintegrasi secara nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Tim BSK Kanwil Kemenkum Kalsel memperoleh pemaparan terkait implementasi sertifikasi ISO 9001:2015 di lingkungan BPS, mulai dari penentuan layanan yang akan disertifikasi, penggunaan jasa konsultan ISO, pemeriksaan dokumen, tahapan audit atau wawancara implementasi, hingga pemenuhan klausul standar mutu. Disampaikan pula bahwa sertifikasi ISO 9001:2015 wajib dilakukan resertifikasi setiap tahun, dengan masa berlaku sertifikat selama tiga tahun.
Ketua Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan, Eldy Prasetya Setiawan, menyampaikan bahwa konsultasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola layanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.
“Melalui konsultasi ini, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan SPAK-SPKP tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar selaras dengan prinsip manajemen mutu dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Penerapan ISO 9001:2015 menjadi referensi penting dalam membangun sistem pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan,” ujar Eldy.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan sistem manajemen mutu juga memiliki relevansi langsung dengan pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Selain itu, kunjungan ini juga dimanfaatkan sebagai forum berbagi praktik (sharing session) terkait pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang direncanakan akan diselenggarakan Kanwil Kemenkum Kalsel. FKK nantinya menjadi wadah dialog dan penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pakar/ahli, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, hingga media, dalam rangka evaluasi kebijakan dan peningkatan kualitas layanan Kementerian Hukum di wilayah.
Sebagai tindak lanjut, Tim BSK akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan SPAK-SPKP agar semakin terintegrasi dengan prinsip manajemen mutu, menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada pimpinan, serta meneruskan dokumentasi kegiatan kepada Tim Humas sebagai bahan publikasi.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Humas Kemenkum Kalsel, Kontributor: Timja BSK, Ed: Eko/Luthfi)
