Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Pembukaan Pelatihan Paralegal, Perkuat Akses Bantuan Hukum Masyarakat melalui Posbankum

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan pembukaan Pelatihan Paralegal yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kamis (18/12).
‎
‎Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yakni luring dan daring melalui Zoom Meeting, serta dibuka secara resmi oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa pelatihan paralegal bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pemahaman hukum agar mampu memberikan pendampingan serta edukasi hukum kepada warga, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan akses keadilan.
‎
‎“Pelatihan ini kami laksanakan untuk menyiapkan paralegal yang nantinya bertugas di Posbankum desa dan kelurahan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendampingan dan pemahaman hukum secara tepat dan berkualitas,” ujar Samsul Rizal.
‎
‎Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum di daerah, seiring dengan peran paralegal sebagai garda terdepan dalam edukasi dan pendampingan hukum di tengah masyarakat. Peserta diharapkan mampu memahami dasar-dasar hukum, prosedur pendampingan, serta etika dalam menjalankan tugas sebagai paralegal.
‎
‎“Paralegal memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam edukasi hukum di tengah masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dasar-dasar hukum, prosedur pendampingan, serta etika dalam menjalankan tugas paralegal,” tambahnya.
‎
‎Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mencapai 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten HST bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) sebagai penyelenggara pelatihan paralegal.
‎
‎Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat terbentuk paralegal yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum masyarakat, sehingga mampu memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks: Divisi PPPH, Foto: Luthfi, Ed: Eko/Luthfi)