Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Pengelolaan SDM mengikuti kegiatan Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK melalui Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei Core Values ASN BerAKHLAK Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Rabu (5/11) secara virtual.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam memperkuat penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di seluruh satuan kerja, sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasil survei pelaksanaan nilai-nilai tersebut selama tahun 2025.
Survei Core Values ASN BerAKHLAK dilakukan secara nasional untuk menilai sejauh mana internalisasi nilai-nilai dasar ASN telah membentuk perilaku kerja yang profesional, berintegritas, dan melayani. Hasil survei digunakan sebagai bahan penyusunan strategi pembinaan SDM di lingkungan Kementerian Hukum.
Dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, kegiatan ini diikuti oleh Tim Kerja Pengelolaan SDM.Tim menyampaikan bahwa pelaksanaan nilai-nilai BerAKHLAK di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel telah diterapkan secara konsisten melalui berbagai program internalisasi budaya kerja, peningkatan kapasitas ASN, serta kegiatan pelayanan publik berbasis nilai integritas dan kolaborasi.
Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDM Kanwil Kemenkum Kalsel, Eko Herdianto yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pionem menyampaikan komitmen untuk terus mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan profesionalitas.
“Kami berupaya agar nilai-nilai BerAKHLAK tidak hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga menjadi karakter yang melekat dalam setiap insan Kemenkum Kalsel. Dengan budaya kerja yang kuat, kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum untuk memperkuat integritas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)
