Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti kegiatan Launching Forum Komunikasi Kebijakan: Legal Policy Hub dan Policy Talks Tematik I yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada Senin (15/9).
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi” ini diikuti secara daring dari Ruang Rapat Kakanwil Kemenkum Kalsel oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Kalsel.
Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menekankan bahwa pembentukan Legal Policy Hub bertujuan untuk mengatasi fragmentasi regulasi, melemahkan ego sektoral, dan memperkuat sinergi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui wadah ini, diharapkan proses perumusan kebijakan dapat dilakukan lebih holistik, berbasis bukti, dan menghasilkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, termasuk Kepala BSK Hukum Kemenkum, Deputi BRIN, Deputi Badan Pangan Nasional, serta pejabat LAN RI. Selain diikuti secara luring di Graha Pengayoman, acara ini juga dihadiri lebih dari 100 peserta dari 50 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, dan praktisi secara daring.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyambut baik peluncuran Legal Policy Hub sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi kebijakan.
“Inisiatif ini akan menjadi simpul penting dalam menyatukan berbagai analisis kebijakan yang selama ini tersebar di banyak sektor. Dengan adanya forum komunikasi kebijakan, diharapkan proses perumusan regulasi dapat lebih terintegrasi, selaras, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dari perspektif daerah, kami melihat Legal Policy Hub dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik,” ungkap Alex. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)
