Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah beserta jajaran mengikuti secara daring Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat Korporasi, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI, pada Senin, 6 Oktober 2025 melalui aplikasi Zoom Meeting.
Kegiatan nasional ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola administrasi hukum umum dan memastikan keakuratan data Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat Korporasi) sebagai upaya mendukung transparansi korporasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme (TPPT).
Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa Kementerian Hukum RI kini mengelola lebih dari 3,3 juta entitas badan usaha, dan berperan penting dalam memastikan pelaporan pemilik manfaat korporasi berjalan transparan dan akuntabel.
Kegiatan yang dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Notaris dari seluruh Indonesia ini dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, serta menampilkan sejumlah agenda penting, di antaranya penandatanganan perjanjian kerja sama antar instansi, peluncuran Verifikasi Pemilik Manfaat (BO Gateway), dan keynote speech dari Menteri Hukum RI.
Selain itu, forum ini turut menghadirkan narasumber dari PPATK, STRANAS PK, Kementerian ESDM, serta PT Pertamina (Persero) yang membahas strategi dan tantangan peningkatan akurasi data pemilik manfaat dalam mendukung tata kelola korporasi yang transparan.
Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyambut baik pelaksanaan forum ini dan menegaskan komitmen Kanwil untuk mendukung pelaporan dan pembaruan data pemilik manfaat di wilayah Kalimantan Selatan.
“Transparansi dan akurasi data pemilik manfaat korporasi adalah bagian penting dari upaya kita membangun kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan memastikan tata kelola hukum yang bersih dan akuntabel. Kanwil Kemenkum Kalsel siap memperkuat koordinasi dengan para notaris dan pemangku kepentingan di daerah dalam implementasinya,” ujar Alex.
Dengan adanya forum ini, diharapkan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan sektor swasta semakin kuat dalam menciptakan ekosistem bisnis yang transparan serta berintegritas, sejalan dengan semangat transformasi kelembagaan dan reformasi birokrasi Kementerian Hukum RI. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)
