Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan ikuti Forum Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penjaminan dalam Rangka Mendukung Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif secara daring, Selasa (30/09) bertempat di Ruang BerAKHLAK Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, para Analis Hukum, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.
Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan dan sambutan Kakanwil Bengkulu yang dibacakan oleh Kepala Divisi PPPH, Tongam Renikson Silaban, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dibacakan oleh Kapus Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Dr. Arfan Faiz Muhlizi, sekaligus membuka kegiatan FGD. Pada kesempatan ini, Analis Hukum Ahli Utama, Bambang Iriana Djajaatmadja, memaparkan progres Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penjaminan. Dari hasil sementara, ditemukan empat isu krusial, yakni harmonisasi regulasi dan kebijakan penjaminan dengan asuransi, literasi penjaminan dan pemerataan layanan penjaminan di daerah, ketimpangan portofolio penjaminan, serta kelengkapan ekosistem penjaminan.
Selanjutnya, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu, Dedy Chandra, menyampaikan materi tentang peran Dinas Koperasi UKM dalam menyiapkan UMKM dan Koperasi yang “Bankable”. Dinas berperan melalui fungsi enabling dengan memberikan edukasi dan pelatihan, asistensi legalitas usaha, pendataan UMKM yang siap dibiayai, serta membangun kemitraan dengan BUMD, BUMN, dan lembaga keuangan. Namun demikian, masih terdapat kendala koordinasi dalam penjaminan, baik dari sisi regulasi maupun teknis pelaksanaan.
Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Kantor PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Provinsi Bengkulu, Randy Leonardus Nababan, yang menyoroti tantangan UMKM dalam keterbatasan akses pembiayaan. Jamkrindo hadir sebagai solusi melalui penjaminan untuk memperluas akses finansial UMKM. Ia juga memberikan rekomendasi kebijakan terkait UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, antara lain dengan mendorong sosialisasi bersama regulator, pelatihan terpadu bagi lembaga penjamin, dan kerja sama co-guarantee antarpenjamin. Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan penutupan resmi oleh Kapus Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Dr. Arfan Faiz Muhlizi. (Humas Kemenkum Kalsel, foto dan teks : Pendi, ed : Eko)
