Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 31 Januari 2025 dan diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, bersama sejumlah pejabat utama hadir dalam pertemuan ini. Beberapa di antaranya adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, Kepala Bagian TU dan Umum Rustam Sakka, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Riswandi, serta para pejabat dan pegawai pengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
Kegiatan diawali dengan sambutan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, yang menekankan pentingnya pemeriksaan BPK RI sebagai bagian dari pengawasan keuangan negara. Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan ini memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, ia berharap laporan keuangan tahun 2024 mampu menunjukkan korelasi yang baik antara kinerja dan laporan keuangan, serta menargetkan Kemenkum untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16.
Selanjutnya, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, turut memberikan sambutan dengan mengapresiasi pengelolaan keuangan Kemenkum selama ini. Ia juga menyoroti tantangan baru dalam pemeriksaan keuangan terkait pemecahan kementerian dan menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilakukan dengan risk-based audit, pendekatan komprehensif, serta solusi berbasis analisis. Tujuan utama dari pemeriksaan ini, menurutnya, tidak hanya untuk meraih opini WTP tetapi juga untuk mewujudkan prinsip Good Governance dalam tata kelola keuangan negara.
Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkum Tahun 2024 dari Pimpinan I BPK RI kepada Menteri Hukum RI. Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri secara langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, serta Pimpinan III BPK RI.
Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan seluruh jajaran Kemenkum dapat bekerja secara profesional dan akuntabel, sehingga tata kelola keuangan yang berkualitas dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi jalannya pemerintahan secara menyeluruh. (Humas Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko).
