Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan rapat persiapan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, Sri Yunita, bersama tim kerja secara virtual.
Rapat ini turut dihadiri perwakilan tim koordinasi untuk Kanwil Kalsel dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yakni Viona Wijaya dan Deasy, serta Bambang dari Biro Hukum. Sri Yunita menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD dijadwalkan pada tanggal 9 Juli 2025.
“Kanwil Kalsel telah menginventarisasi sejumlah peraturan daerah, khususnya yang terkait pengelolaan lahan di Kalimantan Selatan, sebagai bahan pembahasan dalam FGD mendatang,” jelas Sri Yunita.
Tim dari BPHN menyampaikan apresiasi atas progres yang telah dicapai Kanwil Kalsel dalam proses analisis dan evaluasi. Salah satu temuan penting adalah adanya daerah yang memiliki dua peraturan daerah yang mengatur substansi yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Tim dari BPHN menyampaikan FGD mendatang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Tim Analisis dan Evaluasi sebagai sarana untuk melakukan crosscheck data, mematangkan temuan, sekaligus menyusun rekomendasi penyempurnaan peraturan daerah. Selain itu, melalui FGD ini, Kanwil Kalsel bisa menjaring pendapat dari para pemangku kepentingan, stakeholder terkait, serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan lahan dan kebijakan hukum daerah.
Kegiatan persiapan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan pelaksanaan FGD berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan regulasi daerah yang lebih harmonis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Mahdi ed : Eko)
