Banjarmasin, Humas_Info – Senin (2/3/26) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemenuhan Data Dukung Zona Integritas (ZI) serta Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis penguatan komitmen pembangunan ZI secara berkelanjutan di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.
Rapat dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah serta seluruh Tim Pokja Pembangunan ZI WBK/WBBM.
Dalam arahannya, Alex Cosmas Pinem menegaskan bahwa pemenuhan data dukung tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi harus mencerminkan perubahan nyata dalam budaya kerja dan kualitas pelayanan.
“Pembangunan Zona Integritas adalah komitmen bersama. Data dukung yang kita sajikan harus berbasis eviden, akuntabel, dan menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan layanan kepada masyarakat,” tegas Alex.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dan kesinambungan program Reformasi Birokrasi Tahun 2026 agar selaras dengan target nasional serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.
Sementara itu, Anton Edward Wardhana selaku Ketua Pembangunan ZI menyampaikan langkah strategis menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), setelah pada tahun 2025 Kanwil Kemenkum Kalsel berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Predikat WBK yang telah kita raih harus menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh menuju WBBM. Kuncinya ada pada kualitas pelayanan, penguatan manajemen risiko, dan inovasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Anton.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum turut menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, termasuk optimalisasi peran Agen Perubahan sebagai role model dan motor penggerak inovasi. Agen Perubahan diharapkan mampu menjadi cerminan integritas dan profesionalisme serta menghadirkan terobosan layanan yang berdampak langsung.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi aktif bersama Tim Kerja, di mana berbagai masukan dan saran konstruktif disampaikan guna memastikan kelengkapan serta kualitas data dukung ZI, sekaligus penyempurnaan Rencana Kerja Tahunan RB 2026 yang lebih terukur dan selaras dengan indikator penilaian.
Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan meneguhkan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani, serta optimis melangkah menuju perolehan predikat WBBM. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks: Joel, Foto: Joel-Mutiya, Ed: Eko)
