
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut serta dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Mockup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) Wilayah Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada Rabu, (02/07) di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi ini dibuka oleh Kepala Dinas, Drs. Gusti Yanuar Noor Rifai yang menekankan pentingnya percepatan pembentukan koperasi serta jaminan keberlanjutannya sebagai pilar penguatan ekonomi masyarakat.

Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yaitu Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Bapak Radian Bagiyono. Dalam arahannya, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan agenda utama yang sebelumnya dijadwalkan pada 12 Juli akan diundur menjadi 19 Juli 2025, dan seluruh pihak diminta mengaktifkan kegiatan sejak dua hari sebelum pelaksanaan. Adapun kegiatan pada tanggal 19 Juli tersebut rencananya akan dilakukan secara live streaming dan diharapkan dapat dihadiri langsung oleh seluruh pejabat terkait sebagai bentuk dukungan bersama.

Dalam pembahasan teknis, dijelaskan bahwa terdapat dua tahapan penting dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu kesiapan mockup koperasi dan upaya menjamin keberlanjutan koperasi setelah dibentuk. Dukungan pembiayaan awal koperasi direncanakan melalui LPDB, sedangkan sistem koperasi diarahkan untuk terintegrasi secara digital dengan mencontoh sistem milik Kominfo. Sementara itu, pendampingan hukum akan disediakan oleh notaris, dan pelatihan untuk pengurus koperasi akan didanai melalui APBN maupun Dana Desa.

Koperasi yang dapat mengakses pembiayaan dari bank seperti BRI harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain memiliki akta pendirian koperasi, NIK, NPWP, kegiatan usaha riil seperti layanan klinik atau penjualan pupuk, serta pengurus yang profesional dan telah mengikuti pelatihan dari Kemenkop. Dinas Koperasi Kabupaten Banjar ditunjuk sebagai percontohan koperasi LPDB, sementara Dinas Koperasi Kota Banjarmasin telah menyiapkan tiga mockup koperasi meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek jaminan.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan realisasi program prioritas pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi berbasis desa dan kelurahan. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang AHU, ed : Pendi, Eko)
