Banjarmasin, Humas Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Banjarbaru terkait verifikasi pengumpulan data lapangan terhadap permasalahan hukum dan pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM di wilayah. Kegiatan dilaksanakan oleh Eldy Prasetya selaku Ketua Tim Kerja Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum beserta tim. Kedatangan Tim disambut langsung oleh Faisyal Ridha selaku Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarbaru. Kamis, 15/5/2025
Disampaikan oleh Eldy Prasetya dalam kegiatan terkait pemanfaaatan SIPKUMHAM sebagai sarana mengumpulkan informasi yang bersumber dari internet dari media daring/sosial dengan pengumpulan data dilakukan secara otomatis. Adapun Judul yang akan diangkat yaitu terkait Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
"Sipkumham dibangun dengan inovasi crawling engine untuk mengumpulkan informasi yang bersumber dari internet dari media daring/sosial dengan pengumpulan data dilakukan secara otomatis dan setiap waktu. Metode ekstraksi informasi untuk melakukan analisa terhadap hasil crawling data yang akan disimpan ke dalam database", papar Eldy.
Berkaitan dengan hal tersebut, Ridha mengungkapkan terkait publikasi pemberitaan melalui web resmi Pekot Banjarbaru yang sementara ini sudah terintegrasi dengan portal JDIH, untuk itu akan ditindak lanjuti agar dapat masuk kedalam Sipkumham.
"Sejauh ini link/web dari kami sudah terintegrasi dengan portal jdih milik Kemenkum, terkait dengan pemberitaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum di daerah kedepan, akan kami kirimkan linknya kepada operator Sipkumhan Kanwil Kalsel agar dapat terintegrasi juga dengan aplikasi Sipkumham" Papar Ridha.
Dalam kegitan, Ketua Tim Kerja juga membahas perihal progres pembangunan Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola regulasi di daerah serta mendukung pencapaian target reformasi hukum. Selanjutnya, Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan apresiasi atas pencapaian IRH Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang memperoleh skor 81 dengan kategori baik, dan berharap agar capaian tersebut dapat ditingkatkan pada tahun 2025.
Terkait dengan IRH, Ridha mengungkapkan perkembangan pemenuhan data dukung di Setda Kota Banjarbaru tahun 2025
"Sejauh ini, kami bersama jajaran di Bagian Hukum Setda Banjarbaru telah menventarisir dan menyiapkan data dukung IRH yang kemudian akan di unggah untuk kelengkapan data dukung", ungkap Ridha.
Menutup kegiatan, Tim Kerja Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum membuka ruang koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya apabila ada kendala dalam proses pemenuhan dokumen data dukung IRH, pemanfaatan Aplikasi Sipkumham, dan perihal yang berkaitan dengan tugas fungsi Badan Strategi Kebijakan lainnya. (Kontributor : Tim Kerja Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum, ed : Eko)
