Jakarta, KI_Info – Dalam upaya memperkuat layanan di bidang kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) mengadakan audiensi strategis dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Razilu, di kantor DJKI, Jakarta, Kamis (23/01). Pertemuan ini membahas berbagai program kerja prioritas untuk triwulan pertama tahun anggaran 2025.
Dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, audiensi ini turut dihadiri oleh Meidy Firmansyah (Kepala Divisi Pelayanan Hukum), Anton Edward Wardhana (Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum), Riswandi (Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual), dan tim kekayaan intelektual lainnya.
Dalam audiensi tersebut, Kemenkum Kalsel memaparkan beberapa program prioritas, termasuk percepatan penyelesaian permohonan Indikasi Geografis untuk Kayu Manis Loksado dan Gula Aren Tirawan. Selain itu, direncanakan juga kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendorong pendaftaran Hak Cipta atas karya ilmiah mahasiswa.
“Kami ingin memberikan dorongan kepada generasi muda, terutama mahasiswa, agar lebih peduli terhadap perlindungan karya intelektual mereka. Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendaftaran Hak Cipta di Kalimantan Selatan,” ujar Nuryanti.
Program unggulan lainnya adalah pencanangan pembangunan Kawasan Ekosistem Kekayaan Intelektual di Kampung Sasirangan. Proyek ini dirancang untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat inovasi dan edukasi kekayaan intelektual di daerah. Tidak hanya itu, program KI Goes To Pesantren dan KI Floating Market juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi kekayaan intelektual.
Dalam pertemuan ini, Razilu memberikan sejumlah arahan penting. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mendaftarkan merek kolektif sebagai upaya melindungi produk lokal yang khas. Selain itu, pesantren diimbau untuk mendaftarkan Hak Cipta atas mars atau hymne sebagai bagian dari pelestarian karya budaya.
Razilu juga menekankan perlunya kolaborasi erat dengan Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk mendorong pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya bagi perusahaan perseorangan yang terdaftar.
“Sinergi ini harus menjadi kekuatan bersama untuk memastikan perlindungan kekayaan intelektual di setiap lini masyarakat, dari pelaku usaha hingga institusi pendidikan,” ungkap Razilu.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel juga melaporkan perkembangan pembangunan Kantor Wilayah baru di Banjarbaru, seraya memohon dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan. DJKI menyatakan komitmen untuk mendukung pengembangan infrastruktur tersebut demi peningkatan layanan publik.
Dengan sinergi yang terjalin melalui audiensi ini, Kemenkum Kalsel optimis dapat menghadapi tantangan pengembangan kekayaan intelektual di tahun 2025. Program-program inovatif yang disusun diharapkan mampu membawa dampak positif, tidak hanya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga bagi upaya perlindungan kekayaan intelektual secara nasional. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang KI, ed: Eko, Ari)
