Loksado, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmen aktif dalam mendampingi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola hukum yang baik. Melalui pendampingan dan sinergi yang intens, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berhasil meraih nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar 99,82 dan nilai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebesar 88 pada tahun 2025.
Capaian ini terungkap dalam kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri IRH dan Hasil Penilaian JDIH yang berlangsung di Pelataran Amandit Loksado, Rabu malam (22/10). Kegiatan dihadiri oleh Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pemerintah Daerah HSS, serta turut didampingi langsung oleh Tim Kerja Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.
Dalam sambutan pembukaan, Kepala Bagian Hukum Pemkab HSS, Fitri, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan Kanwil Kemenkum Kalsel melalui Bidang Hukum. “Sinergi bersama Kanwil sangat membantu kami memahami aspek-aspek teknis penilaian IRH dan pengelolaan JDIH, sehingga peningkatan nilai dapat tercapai secara signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya BSK Hukum Kementerian Hukum, Endah Kartina, mengapresiasi kolaborasi yang solid antara Pemkab HSS dan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mewujudkan peningkatan IRH yang berkelanjutan.
“Pendampingan dan pembinaan dari Kanwil menjadi faktor penting dalam memastikan kecepatan, ketepatan, serta kesesuaian data dukung di aplikasi penilaian IRH. HSS menjadi contoh baik bagi daerah lain,” ungkap Endah.
Dukungan serupa juga disampaikan Analis Hukum BPHN, Faizal Yusuf, yang menyoroti pentingnya peran Kanwil sebagai jembatan koordinasi dalam pembinaan JDIH di tingkat daerah. Ia menambahkan bahwa aspek keamanan dan pengelolaan meta data perlu terus ditingkatkan agar JDIH semakin adaptif dan modern.
Sebagai puncak kegiatan, Wakil Bupati HSS, Suriani, S.Sos., M.AP., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk Kanwil Kemenkum Kalsel yang telah aktif mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan penilaian IRH dan JDIH di daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, BSK, dan BPHN atas pendampingan yang berkelanjutan. Semoga sinergi ini terus terjalin untuk mewujudkan reformasi hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.
Menanggapi capaian tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas keberhasilan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
“Hasil yang diperoleh HSS menunjukkan bahwa reformasi hukum dapat diwujudkan ketika seluruh unsur bersinergi dengan komitmen kuat. Kanwil Kemenkum Kalsel berperan tidak hanya sebagai pembina, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan kebijakan hukum berjalan efektif dan berdampak nyata,” tegas Alex.
Lebih lanjut, Kakanwil menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel akan terus memperkuat perannya dalam pendampingan, evaluasi, serta pembinaan hukum kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
“Kami berkomitmen untuk terus hadir, tidak hanya dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam setiap proses pembinaan hukum yang dapat meningkatkan Indeks Reformasi Hukum dan kualitas layanan publik berbasis hukum,” pungkasnya. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor : Div P3H, ed: Eko, Lutfi)
