Amuntai, Humas_Info – Dalam upaya memperkuat pembangunan hukum di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) melaksanakan kegiatan koordinasi dan penguatan program pembinaan hukum bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kamis (25/06/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi PPPH, Anton Edraward Wadhana, didampingi oleh Penyuluh Hukum Kantor Wilayah, dan diterima oleh Khairussalim Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah HSU, serta Rusni Kepala Bagian Hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Anton memaparkan sejumlah program unggulan dan prioritas nasional yang tengah dijalankan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel. Beberapa di antaranya yaitu Peacemaker Justice Award (PJA), Pelatihan Paralegal, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, serta rencana pembentukan Peraturan Bupati tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Program-program ini menjadi bagian penting dari pembangunan hukum nasional. Kami mengapresiasi partisipasi HSU dalam PJA 2025 yang mengirimkan tiga kepala desa sebagai peserta, serta pelaksanaan pelatihan paralegal yang telah menghasilkan 20 peserta dan pembentukan 14 Pos Bantuan Hukum di desa binaan,” ungkap Anton.
Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, yang hingga kini belum berjalan optimal. Sementara itu, draft Peraturan Bupati tentang Koperasi Desa Merah Putih telah disusun oleh Pemda HSU dan diharapkan segera masuk tahap harmonisasi di Kantor Wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Khairussalim menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Kalsel atas pendampingan yang diberikan. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam peningkatan pembangunan hukum di daerah. Harapannya seluruh program yang telah disampaikan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel berharap sinergi dan kolaborasi strategis dengan seluruh unsur Pemerintah Kabupaten HSU dapat terus diperkuat demi kelancaran pelaksanaan program prioritas nasional, serta peningkatan kualitas layanan hukum di Kalimantan Selatan. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Divisi PPPH, Ed: Eko)
