Jakarta, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menghadiri secara langsung Pencanangan pembangunan Zona Integritas dan Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia, Selasa (07/01). Turut menghadiri secara virtual, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka.
Kegiatan diawali dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI WBK/WBBM dan Perjanjian Kinerja tahun 2025, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum oleh Menteri Hukum. Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti turut maju untuk melakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2025.
Dilanjutkan dengan Sambutan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas. “Kegiatan ini merupakan momentum bersejarah bagi Kementerian Hukum, di mana Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Peluncuran Transformasi Digital menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memperbaiki layanan hukum bagi masyarakat. Transformasi Digital diharapkan dapat terus diakselerasi agar seluruh layanan berbasis digital sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Supratman.
“Sebagai kementerian yang menjadi milik kita bersama, kami mendorong rekan-rekan di wilayah untuk memberikan masukan konstruktif demi kebaikan bersama, sehingga cita-cita membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud,” tambah Menkum RI.
Setelah dilakukan Penayangan Video Transformasi Digital Kementerian Hukum RI, dilanjutkan dengan pengarahan oleh Wamen Kemenkum, Edward Omar Sharif Hiariej.
“Dalam membangun ZI WBK/WBBM bukan merupakan kerja Individu, tapi merupakan kerja sama tim. Membangun WBK/WBBM bukan merupakan tujuan akhir, tetapi mempertahankannya yang merupakan hal yang tidak mudah,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta menjelaskan bahwa Transformasi ini merupakan bentuk agar Kementerian kita semakin baik. Kita pahami tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing, sesuaikan dengan Perpres dan Peraturan Menteri Hukum. Disampaikan pula oleh Sekjen Kemenkum RI terkait Target Kinerja Kementerian Hukum 2025, alokasi anggaran Kementerian Hukum, pengalihan SDM, dan tindak lanjut masa transisi.
Reynhard SP Silitonga selaku Inspektur Jenderal Kemenkum RI, menyampaikan hasil audit transisi Kemenkumham berdasarkan SKB 3 Menteri tentang Tugas dan Fungsi Tiga Kementerian pada Masa Transisi dan Amanat KemenPAN-RB, Rekomendasi Hasil Audit dan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan.
Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Panel dan Tanya Jawab Para Karo dan Kapusdatin bersama dengan para Kepala Kantor Wilayah. (Humas Kanwil Kalsel, Teks/Foto : Iwan/Joel, Ed : Eko)
