Tanah Laut, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana serta Tim Penyuluh Hukum, melaksanakan audiensi dengan Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, pada Rabu (20/08/2025) di Kantor Bupati Tanah Laut.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta peningkatan layanan hukum dan perundang-undangan di Kabupaten Tanah Laut.
Dalam audiensi tersebut, Kakanwil memperkenalkan sejumlah program prioritas Kementerian Hukum, salah satunya mendorong pembentukan Posbankum di seluruh 135 desa dan kelurahan di Tanah Laut. Kehadiran Posbankum ini diharapkan dapat memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa, sehingga masyarakat memiliki sarana penyelesaian masalah hukum secara lebih dekat dan terjangkau. Selain itu, Kakanwil juga mengingatkan pentingnya harmonisasi terhadap seluruh peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah agar produk hukum yang dihasilkan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Lebih jauh, Kakanwil menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai upaya mendukung perekonomian daerah. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menginventarisasi produk unggulan lokal yang dapat diajukan sebagai Indikasi Geografis (IG), sehingga mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing hasil produksi masyarakat.
Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kakanwil beserta jajaran. Ia menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pembentukan Posbankum, meskipun menekankan perlunya petunjuk teknis yang dapat dijadikan dasar oleh para kepala desa dan lurah dalam pendiriannya. Bupati juga menyampaikan bahwa selama ini kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Kalsel sudah berjalan dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah, dan ke depan akan diperluas hingga ke harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah. Terkait Indikasi Geografis, ia memastikan bahwa jajaran pemerintah daerah segera melakukan inventarisasi produk unggulan lokal sesuai arahan dari Kakanwil.
Pertemuan ini berlangsung dengan baik dan lancar, serta menghasilkan kesepahaman bersama untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan layanan hukum, penyempurnaan regulasi, dan perlindungan kekayaan intelektual di daerah. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto: Arie, ed: Eko)
