Banjarmasin, Humas_Info — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel), Nuryanti Widyastuti melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH), Anton Edward Wardhana memberikan arahan penting kepada peserta Pelatihan Paralegal Serentak Tahap II (Parletak II) yang digelar serentak di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
Dalam arahannya, Kepala Divisi PPPH menyampaikan bahwa Menteri Hukum memberikan perhatian dan apresiasi yang tinggi terhadap keikutsertaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) dalam pelatihan ini. Pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menargetkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
"Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para peserta agar dapat berperan sebagai paralegal di desa atau kelurahan, menjadi garda terdepan dalam membantu kepala desa atau lurah menyelesaikan persoalan hukum masyarakat sebelum berlanjut ke ranah peradilan," ucap Anton.
Adapun cakupan peran paralegal meliputi:
Pelayanan informasi hukum, Pelayanan mediasi dan negosiasi, Pelayanan pendampingan litigasi dan non-litigasi, Rujukan advokasi.
Kadiv PPPH menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum, berharap pelatihan ini dapat menjadi wadah edukasi bagi masyarakat terkait permasalahan hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di tingkat akar rumput.
Menutup arahannya, Anton menyampaikan bahwa untuk pelatihan pada periode berikutnya, informasi dapat disampaikan kepada anggota Kadarkum yang telah diangkat secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah, agar dapat mengikuti pelatihan Parletak lanjutan.
Melalui pelatihan ini, diharapkan kehadiran paralegal di desa dan kelurahan dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat dan memperkuat budaya hukum di tingkat lokal.
Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta akan memasuki tahapan aktualisasi selama tiga bulan ke depan. Pada tahap ini, peserta diharapkan mengimplementasikan hasil pelatihan secara nyata di desa atau kelurahan masing-masing, baik melalui kegiatan pelayanan informasi hukum, mediasi, pendampingan hukum, maupun advokasi masyarakat. Aktualisasi ini menjadi bagian penting untuk mengukur efektivitas pelatihan sekaligus memperkuat peran paralegal sebagai ujung tombak penyelesaian permasalahan hukum di tingkat lokal. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)
