Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam rapat persiapan pelaksanaan seleksi Paralegal Justice Award Tahun 2025. Kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara daring ini melibatkan seluruh Kantor Wilayah Kemenkum di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan rangkaian kegiatan yang akan mendukung suksesnya pelaksanaan Paralegal Justice Award tahun 2025.
Pada rapat ini, kegiatan Paralegal Justice Award 2025 akan dimulai dengan berbagai langkah persiapan yang meliputi pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum, Pembentukan Pos Bantuan Hukum, serta pelaksanaan kegiatan Paralegal Academy dan Diklat Paralegal Serentak. Puncaknya, acara ini akan ditutup dengan pelaksanaan Paralegal Justice Award yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat masyarakat, serta mendukung kemajuan daerah mereka.
Dalam rapat virtual yang juga dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, serta Tim Kerja Sosialisasi dan Seleksi Paralegal Justice Award 2025 di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, dibahas mengenai seleksi peserta Paralegal Academy sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut. “Seleksi peserta Paralegal Academy akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Kepala BPHN. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa para peserta yang terlibat memiliki pemahaman yang baik terkait hukum serta mampu berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat,” ujar Yulli Rachmadani, Analis Hukum Ahli Muda di Kanwil Kemenkum Kalsel yang juga selaku Ketua Tim Kerja.
Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkum RI, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini adalah upaya untuk memperkuat kompetensi masyarakat, khususnya Kepala Desa atau Lurah, dalam menangani masalah hukum. “Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada Kepala Desa atau Lurah yang telah berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan hukum di wilayahnya. Selain itu, kehadiran mereka juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor investasi, pariwisata, serta menciptakan lapangan kerja di daerah masing-masing,” jelasnya.
Anton Edward Wardhana, selaku Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel, mengungkapkan komitmennya untuk terus mendorong pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. “Kami akan terus berupaya mendorong peningkatan jumlah Kelompok Keluarga Sadar Hukum dan memastikan partisipasi aktif dalam Paralegal Academy. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini dan memperbesar peluang Kalimantan Selatan untuk meraih penghargaan dalam ajang Paralegal Justice Award 2025,” pungkasnya. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko).
