Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Langkah-langkah Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Situmorang, melalui platform Zoom pada Selasa (11/3). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewo Woro Lestari serta pelaksana pada Bidang AHU.
Rapat ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan percepatan realisasi anggaran belanja Ditjen AHU pada tahun 2025 serta optimalisasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Beberapa poin utama yang dibahas dalam rapat ini meliputi evaluasi capaian anggaran, percepatan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana aksi (Renaksi) AHU, serta optimalisasi IKPA dan komitmen pelaksanaan anggaran.
Dalam evaluasi capaian anggaran kendala utama yang dihadapi adalah belum terbitnya rekening satuan kerja yang masih dalam proses oleh pihak bank. Menanggapi hal ini, Sesditjen AHU menekankan perlunya percepatan realisasi anggaran dengan memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat segera digunakan sesuai dengan kebutuhan.
Terkait percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2025, disampaikan bahwa penyusunan rencana kegiatan serta pengadaan barang dan jasa harus segera dilakukan agar anggaran dapat terserap lebih awal dan tepat waktu. Kanwil juga diminta untuk memastikan bahwa seluruh belanja memenuhi standar Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) guna mencapai target nasional sebesar 96%.
Selanjutnya, dalam penyusunan rencana aksi (Renaksi) AHU, ditekankan bahwa percepatan anggaran harus disertai dengan target kinerja yang jelas. Namun, pada tahun 2025, belum ada rencana aksi yang ditetapkan untuk mencapai target tersebut. Penyelesaian rencana aksi masih menunggu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum RI sebagai dasar penyusunan kebijakan lebih lanjut.
Terakhir, dalam optimalisasi IKPA dan komitmen pelaksanaan anggaran, Sesditjen AHU meminta agar setiap unit kerja tertib dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memperoleh nilai IKPA yang maksimal. Pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara tepat waktu dan akuntabel, sesuai dengan target peningkatan IKPA Tahun Anggaran 2025.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, termasuk Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, dapat melaksanakan anggaran secara lebih efektif serta mencapai target realisasi yang telah ditetapkan. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Kontributor Bidang AHU ed : Eko/Mahdian)
