Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, bersama Tim Pokja WBK Kanwil Kemenkum Kalsel turut serta dalam Forum Group Discussion (FGD) terkait persiapan evaluasi dan penyampaian petunjuk teknis pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui teleconference dan diikuti oleh Unit Eselon I, Kantor Wilayah, serta satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum, Kamis (6/3/25).
Dalam sambutannya, Inspektur Wilayah V menegaskan pentingnya evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Acara ini juga diisi dengan paparan dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, yang menjelaskan mekanisme evaluasi WBK/WBBM. Para peserta yang terdiri dari perwakilan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, satuan kerja, dan auditor aktif berdiskusi dalam sesi tanya jawab.
Salah satu poin utama dalam kegiatan ini adalah penyampaian draft petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi Zona Integritas oleh Auditor Madya, Titut Sulistyaningsih. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan agar pelaksanaan WBK/WBBM semakin optimal.
Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menekankan pentingnya penerapan evaluasi yang ketat dan akuntabel dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.
“Evaluasi WBK/WBBM harus dilakukan dengan standar yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara tim Pokja, auditor, serta seluruh satuan kerja menjadi kunci keberhasilan dalam membangun Zona Integritas,” ujar Nuryanti Widyastuti.
Lebih lanjut, ia menginstruksikan agar setiap unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen penuh dalam melaksanakan setiap tahapan evaluasi dan pemantauan WBK/WBBM sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Dengan adanya FGD ini, diharapkan upaya peningkatan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi dapat terus ditingkatkan. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)
