Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Senin (19/1). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia sebagai bagian dari upaya penyamaan pemahaman dalam pelaksanaan dan penilaian IRH di wilayah.
Sosialisasi diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum, serta seluruh anggota Tim Kerja IRH Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala BPHN, Min Usihen, yang menyampaikan bahwa Indeks Reformasi Hukum kini diampu oleh BPHN berdasarkan Permenkum Nomor 44 Tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula penjelasan mengenai susunan Sekretariat Wilayah, pedoman pelaksanaan, serta bahan sosialisasi yang telah disiapkan guna memastikan implementasi IRH di daerah berjalan seragam dan terstandar.
Min Usihen menegaskan bahwa reformasi hukum memiliki peran strategis dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya dalam memastikan setiap proses birokrasi memiliki dasar hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan IRH di wilayah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan melalui sesi breakout room yang dipandu oleh Tim Sekretariat Nasional Wilayah 2. Pada sesi ini, pembahasan difokuskan pada teknis pelaksanaan dan mekanisme penilaian Indeks Reformasi Hukum di daerah, termasuk perubahan pola penilaian serta peran strategis kantor wilayah dalam melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah.
Melalui diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait tahapan pelaksanaan IRH, tantangan yang mungkin dihadapi di daerah, serta strategi untuk memastikan proses penilaian berjalan optimal dan sesuai ketentuan.
Sebagai penguatan internal, Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Nizar Al Farisy, turut menyampaikan materi singkat kepada seluruh anggota tim kerja. Penyampaian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tim dalam menjalankan peran dan tugasnya mendukung pelaksanaan IRH Tahun 2026 di wilayah Kalimantan Selatan.
Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, serta pendampingan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan dan penilaian Indeks Reformasi Hukum di wilayah dapat berjalan optimal, seragam, dan berkelanjutan. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Divisi P3H, ed: Eko/Devin)
