Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Kalimantan Selatan yang membahas dua rancangan penting, yakni Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel). Kegiatan berlangsung pada Senin (27/10/25), bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.
Rapat dipimpin oleh Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hadir Idris dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Said selaku Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Setda Provinsi Kalsel, serta Rahmadani, Kasubbid PADKDI pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel.
Rapat berlangsung dinamis dan produktif dengan membahas keselarasan norma, sistematika, dan teknik penyusunan kedua Raperda agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Eryck menegaskan bahwa harmonisasi merupakan langkah penting untuk menjamin kualitas produk hukum daerah.
“Melalui proses harmonisasi, kita memastikan setiap ketentuan memiliki dasar hukum yang kuat, konsisten secara redaksional, dan dapat dilaksanakan secara efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Adapun Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun sebagai tindak lanjut atas terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang memperbarui pedoman pengelolaan aset daerah, sedangkan Raperda Penambahan Penyertaan Modal pada Bank Kalsel diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara tim perancang Kanwil dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Raperda yang dibahas hari ini menyentuh dua aspek krusial: penguatan tata kelola aset daerah dan optimalisasi peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah. Kami mendorong agar hasil harmonisasi ini menjadi dasar penyusunan regulasi yang implementatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rapat harmonisasi ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil pembahasan dalam bentuk berita acara harmonisasi yang akan disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar penyempurnaan naskah Ranperda sebelum tahap fasilitasi berikutnya. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)
