Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum  (KEMENKUM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum  dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-2024), dan Kementerian Hukum (2024-sekarang) setelah adanya pengembangan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 4 Kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan : 

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 2 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Kepala Divisi Pelayanan Hukum
• Kepala Divisi Peraturaan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencakup diantaranya meliputi 11 Kabupaten dan 2 Kota, antara lain:

1. Kabupaten Balangan
2. Kabupaten Banjar
3. Kabupaten Barito Kuala
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Kabupaten Kotabaru
8. Kabupaten Tabalong
9. Kabupaten Tanah Bumbu
10. Kabupaten Tanah Laut
11. Kabupaten Tapin
12. Kota Banjarmasin
13. Kota Banjarbaru

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung Core Values ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
• Membantu orang lain belajar.
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
• Suka menolong orang lain.
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

• Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
• Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
• Bertindak proaktif.

Kolaboratif

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kementerian Hukum menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi;

2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. Transparan : Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5. Inovatif : Kementerian Hukum mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

1. Mewujdukan Kepastian Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih